Berita Terkait

Senin, 09 November 2026

Wamen Todotua: Desk Investasi Regional Targetkan Realisasi Rp100 Triliun

Medan, 9 November 2026 – Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan operasional empat Desk Investasi Regional di Medan, Semarang, Makassar, dan Balikpapan secara serentak di Medan, Senin (9/11). Peresmian dipimpin Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, serta dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dan sejumlah gubernur dari wilayah Sumatera. Keempat desk tersebut ditargetkan mengawal realisasi investasi dengan total nilai Rp100 triliun melalui pendampingan proyek strategis dan percepatan penyelesaian hambatan usaha di lapangan.

“Desk investasi ini adalah langkah taktis yang dilakukan oleh Keminveshil/BKPM untuk mengawal realisasi investasi. Kita turun untuk menjemput bola, melakukan koordinasi, fasilitasi dan debottlenecking untuk percepatan realisasi proyek, serta pengawasan investasi ,” jelas Todotua. 


Todotua menjelaskan, pengoperasian Desk Investasi merupakan bagian dari perluasan layanan Desk Investasi Regional setelah pelaksanaan proyek percontohan di Bali dan Batam. Desk Investasi menjadi pusat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga teknis, pengelola kawasan industri, dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Melalui mekanisme ini, pengawasan pelaksanaan penanaman modal diintegrasikan dengan pendampingan investor, mulai dari penyelesaian perizinan, kepastian lahan dan tata ruang, hingga pengawalan proyek memasuki tahap konstruksi dan operasional.


“Sebelumnya sudah dibuka Desk Investasi pertama di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan kedua di Bali. Efektifitas Desk Investasi ini sangat signifikan. Kota Batam (realisasi investasi) sudah naik 2-3 kali lipat, begitu juga di Provinsi Bali. Kita banyak menyelesaikan hambatan-hambatan permasalahan investasi,” ujar Todotua.


Desk Investasi Sumatera ditargetkan mengawal realisasi investasi senilai Rp13 triliun. Desk ini akan mencakup wilayah kerja di sebagian besar provinsi di Pulau Sumatera, dengan pengecualian Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau yang berada dalam cakupan desk regional lainnya. Proyek yang menjadi prioritas pendampingan antara lain proyek dengan nilai investasi minimal Rp100 miliar, serta proyek yang memiliki nilai strategis dari sisi hilirisasi, penyerapan tenaga kerja, alih teknologi, orientasi ekspor, substitusi impor, maupun penerima fasilitas penanaman modal.


Dalam pelaksanaannya, Todotua menambahkan, Desk Investasi akan mengidentifikasi dan mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor, termasuk kendala kesesuaian tata ruang, perizinan teknis, pengadaan lahan, hingga gangguan nonteknis seperti pungutan liar dan praktik premanisme. Penyelesaian permasalahan akan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, serta aparat penegak hukum. Evaluasi perkembangan penyelesaian hambatan dijadwalkan berlangsung setiap dua minggu.


Pemilihan Medan sebagai pusat Desk Investasi Sumatera didukung potensi ekonomi kawasan. Pada periode Januari–September 2026, Pulau Sumatera mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp221,82 triliun atau 14,41 persen dari total realisasi investasi nasional. Sementara itu, Sumatera Utara mencatatkan realisasi Rp37 triliun. Potensi tersebut didukung keberadaan kawasan industri, KEK Sei Mangkei, serta Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba.


Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga meluncurkan SIMPONI (Sistem Informasi Manajemen Potensi dan Peluang Investasi), sebuah portal digital untuk menyajikan informasi potensi dan peluang investasi daerah secara terintegrasi. Integrasi informasi daerah ini diharapkan dapat mendukung promosi sekaligus memberikan referensi peluang investasi bagi calon investor.


Setelah Medan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melanjutkan operasionalisasi Desk Investasi Regional di Semarang pada 11 November, Makassar pada 13 November, serta Balikpapan pada 16 November. Perluasan ini menjadi bagian dari upaya pengawalan realisasi investasi secara lebih terkoordinasi di berbagai wilayah Indonesia. (*)


Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

Mochammad Yanuar Reza

Plt. Kepala Biro Protokol dan Hubungan Masyarakat

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 

Email: humas@bkpm.go.id

HP/WhatsApp (chat only): +62 812-8334-9995


Powered by sagara 2022